Legislator PKB Kritik Kepala BPIP 7 Tahun Menjabat: Kita Capek Dengar Normatif

Legislator PKB Kritik Kepala BPIP 7 Tahun Menjabat: Kita Capek Dengar Normatif
Anggota Komisi XIII DPR RI Prana Putra Sohe menyampaikan kritik dalam rapat bersama Kepala BPIP di Senayan, Jakarta.

AKSARATIME.COM — Anggota Komisi XIII DPR RI Prana Putra Sohe menilai tujuh tahun kepemimpinan Kepala BPIP Yudian Wahyudi belum menghasilkan dampak nyata bagi generasi muda. Dalam rapat dengar pendapat di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), politikus PKB itu menyebut penyampaian BPIP selama ini hanya berkisar soal anggaran dan hal normatif. Ia meminta Yudian memberi kesempatan kepada pihak lain bila tak mampu membenahi tata kelola lembaga.

Kritik itu disampaikan Prana dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI bersama Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di ruang Komisi XIII, Senayan, Jakarta. Menurut dia, selama dua tahun Komisi XIII bertemu BPIP, persoalan yang mengemuka tak jauh berubah. Prana menyinggung masa jabatan Yudian yang disebutnya sudah hampir tujuh tahun.

Serapan Anggaran Bagus, tetapi Outcome Dinilai Nol

Prana menyoroti pola penyampaian BPIP di DPR yang menurutnya berputar pada angka belanja dan capaian administratif. Serapan anggaran yang baik dan sisa anggaran yang dikembalikan tepat waktu, kata dia, tidak otomatis berarti program menyentuh masyarakat.

"Ya, output-nya begini saja, baik-baik. Serapan anggaran bagus, ya, SILPA bagus, ya, kalau ada SILPA berlebih Bapak kembalikan tepat pada waktunya, tapi itu semua nggak berguna, Pak. Outcome-nya yang harus ada," ujar Prana.

Ia menilai hasil yang terlihat dari pembinaan ideologi Pancasila belum maksimal, khususnya di kalangan generasi muda. Persoalan yang dibahas, menurutnya, cenderung berulang dari rapat ke rapat.

Permintaan agar Tata Kelola BPIP Diubah

Prana menyampaikan harapan agar kepemimpinan BPIP dievaluasi bila dalam tujuh tahun tak ada perbaikan tata kelola. Ia menyebut sejumlah anggota rapat sebelumnya juga berharap pemahaman Pancasila di masyarakat meningkat.

"Bapak 7 tahun, kita capek ketemu begini terus, ngomongnya yang normatif-normatif begini. Bapak sudah 7 tahun, Pak. Kalau Bapak nggak mampu, ya Bapak berikan kesempatan yang lain untuk mengubah tata kelolanya, Pak. Ini salah tata kelolanya," ungkap dia.

Politikus Fraksi PKB itu menegaskan, persoalan utama bukan pada kemampuan berbicara di forum, melainkan pada cara lembaga mengelola program. "Jadi, saya pikir ini tata kelolanya harus diubah, Pak. Dan kalau Bapak tidak mampu sudah 7 tahun ini, berikan kesempatan pada yang lain," imbuhnya.

Yang Disampaikan Kepala BPIP di Rapat

Di forum yang sama, Yudian Wahyudi memaparkan kinerja lembaga yang dipimpinnya. Ia membahas internalisasi dan institusionalisasi Pancasila sebagai kerangka kerja BPIP.

Yudian menyampaikan soal sosialisasi Pusat Pendidikan Ideologi Pancasila (PIP), standarisasi PIP, hingga peserta pendidikan dan pelatihan PIP. Ia juga menyinggung Rincian Output Prioritas Nasional (RO PN) dari BPIP dalam paparannya.

Paparan tersebut belum menjawab langsung kritik soal dampak program ke masyarakat. Komisi XIII DPR RI belum menyampaikan kesimpulan rapat, termasuk apakah akan merekomendasikan evaluasi terhadap kepemimpinan BPIP.

Dua Tahun Rapat, Persoalan Sama

Prana menempatkan kritiknya dalam rentang dua tahun Komisi XIII DPR RI berinteraksi dengan BPIP. Menurut dia, dalam periode itu pembahasan tak bergerak jauh dari soal anggaran dan pernyataan normatif.

Ia menilai ukuran keberhasilan lembaga seharusnya terlihat pada perubahan pemahaman masyarakat, bukan pada tertibnya administrasi belanja. Karena itu, ia meminta BPIP memikirkan ulang pendekatan programnya agar hasilnya terasa di tingkat masyarakat dan generasi muda.

Hingga rapat berakhir, belum ada tanggapan resmi BPIP atas permintaan Prana agar Kepala BPIP memberi kesempatan kepada pihak lain. Keputusan soal tindak lanjut rapat berada di tangan pimpinan Komisi XIII DPR RI.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index