AKSARATIME.COM — Irjen Pol Eko Hadi Santoso menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sidang dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo di Divisi Propam Polri, Selasa (17/11), sementara jadwal sidang eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo belum ditetapkan.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan sidang digelar di Divisi Propam Polri. Majelis sidang menempatkan Aslog Polri Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua KKEP.
Tiga anggota majelis yakni Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.
Dugaan Pelanggaran: Akses Ilegal Lewat Bagmon Bareskrim
Menurut Trunoyudo, dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal.
Akses ilegal dilakukan dengan menggunakan fasilitas di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Perbuatan itu diduga berlangsung saat Eko Hadi menjabat Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, Eko Hadi dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Empat Jenderal Jadi Tersangka, Tiga Sudah Ditahan
Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Selain Eko Hadi, tiga tersangka lain adalah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan/atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Temuan awal polisi menyebut selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya, mulai dari para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Ahrie Sonta Sudah Dipecat, Ajukan Banding
Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution telah menjalani sidang etik pekan lalu dan divonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Ahrie mengajukan banding atas putusan tersebut.
Ahrie merupakan mantan ajudan Presiden Prabowo dari unsur Polri. Status banding itu membuat putusan PTDH terhadapnya belum berkekuatan hukum tetap.
Listyo Sigit Belum Dijadwalkan, Kapolri yang Tentukan Majelis
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan pihaknya bakal menggelar sidang etik terhadap jenderal bintang empat itu karena masih berstatus anggota Polri aktif. Namun hingga kini belum ada informasi pasti kapan Listyo disidang etik dan siapa yang memimpin KKEP serta anggotanya.
"Polri punya sistem, prosedur yang ada. Siapapun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa," ujar Isir kepada wartawan, dikutip Rabu (11/11).
Isir menyatakan perangkat komisi sidang akan ditentukan oleh Kapolri. Ia menjamin seluruh terduga pelanggar lainnya akan menjalani sidang etik, termasuk Listyo meski merupakan mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara.
"Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu," tegas Isir.
Trunoyudo menegaskan rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas.