Raffi Ahmad Akui Konsultasi ke KPK soal Endorse Miliaran sebelum Klarifikasi

Raffi Ahmad Akui Konsultasi ke KPK soal Endorse Miliaran sebelum Klarifikasi
Raffi Ahmad menyampaikan klarifikasi melalui video terkait polemik kontrak endorsement miliaran rupiah.

AKSARATIME.COM — Raffi Ahmad menyatakan pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2024 mengenai kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama komersial. Pengakuan itu disampaikan lewat video klarifikasi di tengah polemik kontrak endorsement miliaran rupiah dengan dua kementerian yang ramai dibahas di media sosial.

Raffi Ahmad, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, mengungkapkan bahwa konsultasi dengan KPK dilakukan untuk membahas kelanjutan kariernya di dunia hiburan. Menurut Raffi, hasil konsultasi menyatakan aktivitas yang ditanyakannya tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Pernyataan itu muncul setelah kontrak endorsement miliaran rupiah dengan dua kementerian menjadi perbincangan publik. Raffi menyampaikan klarifikasi melalui video, bukan lewat keterangan resmi tertulis.

Isi Pengakuan Raffi soal Konsultasi 2024

Dalam video klarifikasi, Raffi menyebut konsultasi berlangsung pada 2024, setelah ia menjabat sebagai utusan khusus presiden. Konsultasi itu mencakup kemungkinan tetap menerima endorsement dan bentuk kerja sama lainnya di dunia seni.

"Pada tahun 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," ujar Raffi, dikutip Senin (16/11/2026).

Raffi tidak merinci siapa pejabat KPK yang ditemuinya, bentuk konsultasi yang dilakukan, maupun dokumen atau surat yang diterbitkan dari pertemuan tersebut. Ia hanya menyatakan hasil konsultasi menegaskan aktivitasnya tidak melanggar ketentuan.

Kontrak Endorsement Dua Kementerian yang Memicu Polemik

Polemik berawal dari kontrak endorsement miliaran rupiah antara Raffi dan dua kementerian. Nilai kontrak serta nama kementerian yang terlibat menjadi sorotan warganet di media sosial beberapa hari terakhir.

Raffi juga menyinggung soal etika sebagai pejabat publik dalam klarifikasinya. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci bagaimana posisinya sebagai utusan khusus presiden bersinggungan dengan pekerjaan komersial yang dijalaninya.

Publik menilai persoalan ini menyangkut batas antara kepentingan komersial dan jabatan publik. Sejumlah warganet mempertanyakan apakah pejabat publik semestinya menerima kontrak kerja sama dengan kementerian.

Donasi Rp15 Miliar dan Permintaan Maaf

Di tengah polemik, Raffi mengumumkan donasi Rp15 miliar untuk korban bencana. Langkah itu disebut sebagai bagian dari responsnya atas kontroversi yang berkembang.

Raffi juga menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait polemik kontrak endorse dengan dua kementerian. Permintaan maaf dan pengumuman donasi disampaikan dalam rangkaian klarifikasi yang sama.

Belum ada keterangan resmi dari KPK mengenai kebenaran konsultasi yang disebut Raffi. Dua kementerian yang menandatangani kontrak juga belum memberikan penjelasan terbuka soal dasar kerja sama tersebut.

Yang Belum Terjawab dari Klarifikasi

Klarifikasi Raffi meninggalkan sejumlah pertanyaan. Publik belum mendapat penjelasan soal nilai pasti kontrak, mekanisme pengadaan yang dipakai, dan dasar hukum kerja sama antara pejabat publik dan kementerian.

Posisi Raffi sebagai utusan khusus presiden juga belum dijelaskan secara etis oleh istana. Apakah jabatan itu membolehkan penerimaan kontrak komersial dari kementerian masih menjadi tanda tanya.

KPK belum mengonfirmasi apakah konsultasi pada 2024 itu tercatat dalam sistem lembaga. Tanpa konfirmasi tersebut, klaim Raffi baru bersandar pada pernyataannya sendiri di video klarifikasi.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index