MPR Tunda Paripurna Pemilihan Wapres ke 9 Desember 2026 atas Usulan Prabowo

MPR Tunda Paripurna Pemilihan Wapres ke 9 Desember 2026 atas Usulan Prabowo
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan penundaan paripurna pemilihan wapres di Senayan.

AKSARATIME.COM — Sidang paripurna pemilihan wakil presiden baru resmi diundur sepekan, dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan penundaan itu atas permintaan langsung Presiden Prabowo Subianto yang memerlukan waktu berbicara dengan koalisi dan sejumlah tokoh. Rapat gabungan seluruh fraksi MPR menyepakati jadwal baru tersebut pada Senin (16/11).

Muzani menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surat resmi berisi usulan penundaan. Menurut dia, kepala negara membutuhkan ruang untuk berbicara dengan koalisi dan berbagai tokoh sebelum nama calon pengganti disetorkan ke MPR.

"Presiden memerlukan bicara dengan koalisi dan berbagai tokoh, karena itu presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wapres diusulkan tanggal 9 Desember," kata Muzani di Senayan.

Jadwal Baru Disepakati Seluruh Fraksi

Rapat gabungan menerima usulan penundaan itu tanpa penolakan. Menurut Muzani, 9 Desember 2026 yang jatuh pada hari Rabu menjadi tanggal yang disepakati untuk mengisi kekosongan jabatan wapres sekaligus pelantikan dan pengesahan wakil presiden Republik Indonesia.

"9 Desember 2026 hari rabu adalah hari yang sudah disepakati untuk paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wapres sekaligus pelantikan dan pengesahan wapres RI," ujarnya.

Penundaan ini memperpanjang kekosongan kursi wakil presiden yang terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada Kamis (12/11). Sejak tanggal itu, posisi wapres dalam pemerintahan Prabowo tidak terisi.

Dua Tim Kerja Dibentuk untuk Verifikasi dan Proses Ad Hoc

MPR tidak hanya menggeser jadwal paripurna. Muzani menyatakan lembaganya telah membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc yang menangani proses pemilihan hingga pelantikan wapres baru.

Tim verifikasi dipimpin Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Adapun tim ad hoc diketuai Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, yang dikenal sebagai Bambang Pacul. Kedua tim bekerja menyiapkan tahapan sebelum paripurna digelar.

Batas 14 Hari bagi Prabowo Menyetorkan Dua Nama

Presiden Prabowo akan mengusulkan dua nama calon pengganti kepada MPR untuk dipilih mengisi posisi wapres sisa masa jabatan periode 2024-2029. Kepala negara memiliki waktu 14 hari untuk menyetorkan kedua nama beserta kelengkapan persyaratannya kepada MPR.

Ketentuan itu mengacu pada Pasal 136 Tata Tertib MPR. Artinya, tenggat penyetoran nama berjalan sejak Gibran mengundurkan diri pada 12 November, dan paripurna 9 Desember menjadi pintu akhir pemilihan.

Koalisi Sepakat Calon dari Gerindra, PAN Tidak Ajukan Kader

Di lingkaran partai pendukung, arah pencalonan mulai mengerucut. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan partainya tidak akan mengusulkan kader untuk menjadi wapres.

Menurut Zulhas, PAN bersama sejumlah partai koalisi sepakat mendukung calon dari Partai Gerindra. Pernyataan itu disampaikan melalui video yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (15/11).

"Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat [wapres] dari Gerindra," ujar Zulkifli Hasan.

Dengan begitu, dua nama yang akan disetorkan Prabowo ke MPR hampir dipastikan berasal dari Gerindra. Publik menunggu apakah komposisi itu mencerminkan hasil pembicaraan koalisi yang disebut Muzani sebagai alasan utama penundaan paripurna.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index