AKSARATIME.COM — Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan Teheran belum punya rencana menggelar pembicaraan dengan pejabat Amerika Serikat. Pernyataan itu sekaligus membantah laporan yang menyebut Iran tengah mempersiapkan perundingan dengan Washington. Araghchi menyampaikan hal itu di tengah upaya mediasi Qatar dan Pakistan untuk menghidupkan kembali jalur diplomasi kedua negara.
Pemerintah Iran mempelajari pesan yang dikirim Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance kepada pejabat tinggi keamanan Iran, Mohsen Rezaei. Menurut kantor berita resmi IRNA, pesan itu masih dikaji pihak-pihak berwenang di Teheran. Araghchi menegaskan belum ada agenda pembicaraan dengan pejabat AS dan menyebut laporan yang menyatakan sebaliknya tidak benar.
"Iran saat ini belum melihat urgensi untuk melakukan perundingan dengan Washington," kata Araghchi, seperti dikutip IRNA.
Teheran, lanjut dia, telah menyampaikan secara jelas sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi AS sebelum negosiasi bergulir. Keputusan mengenai kemungkinan negosiasi, baik langsung maupun tidak langsung, akan ditentukan setelah Washington menyetujui syarat-syarat tersebut.
Pesan Vance dan Penilaian Positif Teheran
Araghchi menilai pesan dari Vance dan upaya Washington membuka dialog serta mencapai kesepahaman yang lebih luas dapat dipandang sebagai langkah positif. Penilaian itu muncul di tengah bantahan Presiden AS Donald Trump terhadap laporan The Wall Street Journal yang menyebut Vance mengirim pesan atas arahannya untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai.
Trump menyatakan peran Vance hanya berkaitan dengan upaya membantu penyediaan pasokan medis yang dibutuhkan Iran. Sementara itu, komunikasi Iran dengan Qatar dan Pakistan tetap berlangsung. Kedua negara berperan sebagai mediator dalam upaya membuka kembali jalur diplomasi antara Teheran dan Washington.
Selat Hormuz dan Syarat Tujuh Ketentuan
Iran mengusulkan pembukaan kembali Selat Hormuz dalam waktu tujuh hari dengan syarat tujuh ketentuan dipenuhi. Araghchi mengungkapkan adanya pembahasan mengenai percepatan waktu pelaksanaannya.
"Qatar meminta agar waktu yang diperlukan untuk melaksanakan usulan kami dipersingkat menjadi lima hari. Saat ini, sedang dibahas usulan untuk mempersingkat periode tersebut menjadi dua hari," katanya.
Pembukaan kembali Selat Hormuz bergantung pada penerimaan rute transit baru yang ditetapkan Iran dan Oman, sekaligus penutupan rute-rute alternatif lainnya. Iran juga meminta AS memulihkan pengecualian sanksi yang berkaitan dengan penjualan minyak Iran serta mencairkan seluruh aset negara itu yang dibekukan, termasuk aset yang berada di Qatar.
Iran Siapkan Diri untuk Kemungkinan Perang
Araghchi menegaskan Iran tidak mengesampingkan kemungkinan terjadinya perang. Teheran menyatakan siap menghadapi berbagai skenario yang mungkin muncul. Pernyataan itu memperlihatkan posisi Iran yang tetap membuka jalur diplomasi namun bersiap pada skenario terburuk.
Latar belakang ketegangan ini berawal dari serangan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari. Teheran membalas dengan menyasar aset-aset Israel dan AS di kawasan sebelum kesepakatan gencatan senjata tercapai pada April. Pada Juni, Washington dan Teheran menandatangani kerangka kesepakatan mengenai kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Pelaksanaan kerangka kesepakatan itu terhambat perbedaan pandangan kedua pihak terkait pengaturan keamanan di jalur pelayaran strategis tersebut. Upaya diplomasi yang dimediasi Qatar dan Pakistan kini diarahkan untuk mencapai kesepahaman mengenai program nuklir Iran, pencabutan sanksi, serta jaminan keamanan pelayaran di Selat Hormuz.