AKSARATIME.COM — Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil yang mempersoalkan larangan perekaman audio visual oleh wajib pajak saat bertemu pejabat pajak. Putusan ini menegaskan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi perpajakan tidak hanya dibebankan kepada fiskus, tetapi juga kepada wajib pajak dan kuasanya.
Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan uji materiil bernomor 211/PUU-XXIII/2025 yang diajukan seorang kuasa wajib pajak bernama Fungsiawan. Permohonan itu menyasar norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Dalam sidang pengucapan putusan, Hakim Konstitusi Arsul Sani menegaskan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi perpajakan berlaku dua arah. Beban itu tidak hanya melekat pada pejabat atau tenaga ahli, tetapi juga pada wajib pajak dan kuasa wajib pajak.
Alasan Pemohon Menggugat Norma Perpajakan
Fungsiawan mendalilkan ketentuan dalam undang-undang tersebut memicu multitafsir berlebihan. Menurut Pemohon, norma itu kabur sehingga menghalangi hak wajib pajak atau kuasanya mendokumentasikan proses diskusi dengan pihak fiskus.
Pemohon menilai pembatasan itu membuatnya kehilangan hak konstitusional untuk memperoleh dan menyimpan informasi yang menyangkut pembelaan diri maupun kliennya. Dalam permohonannya, ia meminta agar Pasal 34 ayat (1) dalam Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan angka 11 UU 7/2021 tidak hanya mencantumkan frasa "wajib pajak", tetapi juga "dan/atau kuasa wajib pajak".
Pemohon juga mendalilkan Direktorat Jenderal Pajak menafsirkan wajib pajak dan kuasa wajib pajak sebagai bagian dari "pihak lain". Penafsiran itu, menurut Pemohon, berujung pada larangan mengakses informasi tentang dirinya sendiri dan larangan merekam audio visual terhadap pelaksanaan perpajakannya.
MK: Kuasa Wajib Pajak Tidak Perlu Dinormakan
Arsul menjelaskan, Mahkamah memang mengakui wajib pajak berhak menunjuk kuasa untuk mewakilinya. Penunjukan kuasa diatur dalam Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3a) Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan angka 9 UU 7/2021, termasuk soal kompetensi yang harus dimiliki kuasa.
Meski mekanisme formal itu tersedia, menurut Mahkamah hak substantif atas akses data tetap melekat pada wajib pajak sebagai pemilik kepentingan. Kuasa hanya merupakan perpanjangan kehendak dalam pelaksanaannya.
"Dalam kaitan ini, ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak atas informasi perpajakan hanya dapat diberikan kepada subjek hukum yang memiliki legitimasi formal, misalnya melalui penugasan jabatan, persetujuan tertulis, atau pemberian kewenangan administratif yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujar Arsul.
Karena itu, keberadaan frasa "kuasa wajib pajak" dinilai tidak perlu dinormakan dalam Pasal 34 ayat (1) yang diuji. Mahkamah menilai pasal itu justru melindungi wajib pajak karena melarang pejabat memberitahukan informasi yang diketahuinya atau yang disampaikan wajib pajak kepadanya.
Rekaman Audio Visual Tidak Diatur sebagai Hak
Mahkamah juga menyoroti inti persoalan yang dipermasalahkan Pemohon, yakni perekaman audio visual dan live streaming. Menurut Arsul, peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak mengatur secara tegas hak bagi wajib pajak untuk melakukan perekaman audio visual dan live streaming.
Dengan demikian, kegiatan perekaman oleh wajib pajak atau kuasanya tidak termasuk dalam hak yang dijamin norma yang diuji. Putusan ini mempertegas bahwa akses informasi dalam pemeriksaan pajak tetap luas, mulai dari penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan hingga pembahasan akhir, tetapi tidak mencakup hak merekam.
Arsul menambahkan, tanpa bermaksud menilai kasus konkret Pemohon, tindakan DJP yang dianggap menutup akses data saat Pemohon menjalankan tugas sebagai kuasa wajib pajak seharusnya tidak terjadi. Sepanjang kuasa mewakili kepentingan wajib pajak secara sah, akses terhadap informasi pemeriksaan tetap harus diberikan.
Putusan ini menutup jalur uji materiil terhadap norma larangan perekaman bagi wajib pajak. Kewajiban kerahasiaan informasi perpajakan tetap menjadi rambu utama bagi kedua belah pihak dalam setiap pertemuan antara fiskus dan wajib pajak.