AKSARATIME.COM — Anggota Komisi XII DPR RI menilai arahan Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70% hasil tambang dinikmati negara belum disertai penjelasan teknis dari pemerintah. Dukungan diberikan, tetapi mekanisme pelaksanaan hingga pembagian saham perusahaan tambang masih tanda tanya. Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi diminta segera merinci skema tersebut.
"Pada prinsipnya, secara pribadi kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo terkait hal tersebut. Namun memang sejauh ini belum ada penjelasan rigid dari pemerintah, melalui Kementerian ESDM ataupun Kemen Investasi," ujar Fasha kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (20/11/2026).
Sasaran Kebijakan: Perusahaan Tambang Lama atau Investasi Baru
Fasha menduga arahan tersebut ditujukan bagi perusahaan tambang yang sudah lama beroperasi di Indonesia, baik skala lokal maupun penanaman modal asing. Menurut dia, penerapan skema serupa pada investasi tambang yang baru akan sulit dilakukan.
"Kalau saya mengartikan mungkin saja yang dimaksud Presiden adalah bagi perusahaan-perusahaan tambang yang sudah lama beroperasi di Indonesia, baik lokal maupun PMA," kata Fasha. "Tetapi untuk investasi baru sepertinya agak berat," tegasnya.
Pernyataan itu muncul setelah Presiden Prabowo menyampaikan titah baru soal penguasaan hasil sumber daya alam di sektor pertambangan. Ia meminta minimal 70% hasil tambang dinikmati negara, bahkan bila perlu negara turut menguasai saham perusahaan tambang di Tanah Air.
"Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya," kata Prabowo dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).
PDIP Sebut Arahan Sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945
Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PDIP, Yulian Gunhar, mendukung penuh arahan Presiden tersebut. Menurut dia, instruksi itu dapat mengembalikan penguasaan kekayaan sumber daya alam ke kepentingan nasional sekaligus mengoreksi praktik pengelolaan pertambangan yang belum sepenuhnya memberi manfaat bagi masyarakat.
"Saya mendukung penuh arahan Presiden Prabowo. Sudah terlalu lama kita menyaksikan kekayaan mineral Indonesia dikeruk, diolah, dan menghasilkan keuntungan besar, tetapi nilai tambah dan manfaat ekonominya belum sepenuhnya dinikmati oleh bangsa sendiri," ujar Gunhar melalui keterangannya, dikutip Jumat (20/11/2026).
Gunhar menilai arahan itu sejalan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Frasa "dikuasai oleh negara", menurut dia, tidak boleh dimaknai sebatas kewenangan menerbitkan izin usaha pertambangan, mengatur investasi, atau memungut pajak dan royalti.
"Kekayaan alam bukan untuk memperkaya segelintir pemilik modal, melainkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu, target minimal 70% yang disampaikan Presiden harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret dan mekanisme pengawasan yang kuat," katanya.
Contoh Rusia dan China yang Disinggung di DPR
Gunhar merujuk praktik pengelolaan sumber daya alam di Rusia dan China sebagai pembanding. Ia menyebut perusahaan seperti Gazprom dan Rosneft sebagai contoh keterlibatan negara dalam mengendalikan sektor strategis, yang juga ditopang instrumen fiskal berupa pajak ekstraksi mineral dan pungutan atas keuntungan sumber daya alam.
Untuk China, ia menyatakan model penguasaan negara diterapkan lebih besar. Banyak perusahaan tambang terbesar China mencatat rata-rata kepemilikan pemerintah mencapai sekitar 78%.
"Rusia dan China memberikan pelajaran bahwa negara tidak boleh kehilangan kendali atas sektor-sektor strategis," tandas Gunhar.
Menunggu Rincian dari Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi
Dukungan politik dari Komisi XII DPR belum diikuti kejelasan teknis. Fasha menyoroti absennya penjelasan resmi soal cara negara menikmati porsi 70% hasil tambang, apakah melalui pembagian produksi, kepemilikan saham, atau instrumen fiskal lain.
Presiden Prabowo dalam arahannya menyinggung persoalan modal sebagai pertimbangan. Menurut dia, investor tetap boleh masuk dengan modal, sepanjang porsi manfaat terbesar jatuh ke negara.
Komisi XII DPR meminta pemerintah merinci skema tersebut sebelum kebijakan dijalankan. Tanpa penjelasan dari Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi, kata Fasha, penerapan aturan berisiko menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha tambang yang telah beroperasi maupun yang tengah menyiapkan investasi baru.