AKSARATIME.COM — Advokat Junaedi Saibih menuntut ganti rugi Rp 100,2 miliar melalui gugatan praperadilan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 28/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Pst. Gugatan diajukan setelah Mahkamah Agung menolak kasasi Kejaksaan Agung atas vonis bebasnya dalam kasus perintangan penyidikan tiga perkara korupsi. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Selasa (24/11/2026).
Junaedi Saibih mendaftarkan permohonan rehabilitasi yang di dalamnya memuat tuntutan ganti rugi dan pelaksanaan hak untuk dilupakan (right to be forgotten). Permohonan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/11/2026), dengan Jaksa Agung dan Menteri Keuangan sebagai termohon.
Dosen Universitas Indonesia itu menilai kedua pihak bertanggung jawab atas perkara yang menjeratnya. Jaksa Agung diminta memerintahkan Jamdatun mengambil langkah terhadap penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus pemberitaan terkait dirinya. Sementara Menteri Keuangan diminta melakukan pembayaran ganti kerugian.
Rincian Kerugian Materiil dan Imateriil yang Diajukan
Dari total Rp 100,2 miliar yang diminta, Saibih merinci kerugian materiil sebesar Rp 288.445.872. Angka itu dihitung dari potensi pendapatan yang hilang selama 11 bulan menjalani proses hukum, berdasarkan penghasilan bulanan yang biasa diterima dari UI.
"Perhitungan dari penghasilan gaji yang biasa saya terima dari UI. Itu jadi ya tiap bulannya lalu kita hitung menjadi rata-rata per bulannya itu, lalu kita kalikan, kita hitung dengan perolehan yang selama saya berada dalam tahanan kurang lebih 11 bulan," ujar Saibih di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Untuk kerugian imateriil, Saibih mengajukan permohonan senilai Rp 100 miliar. Ia mengakui secara teori ganti rugi imateriil sulit diterima dalam perkara pidana, tetapi tetap memasukkannya ke dalam gugatan.
"Saya mengajukan imateriil, ya. Imateriil namun memang kita ajukan saja, gitu kan, terkait dengan imateril meskipun secara teori, ya, yang namanya dalam pidana tuh enggak bisa imateriel, hanya materiel. Tapi tetap kita ajukan yang imateril," ucapnya.
Jalan Panjang dari Dakwaan hingga Vonis Bebas
Saibih sebelumnya didakwa melakukan perintangan penyidikan pada tiga perkara korupsi bersama Direktur JakTV Tian Bahtiar. Ketiga perkara itu adalah tata kelola komoditas timah, korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan, serta korupsi pengurusan izin ekspor crude palm oil (CPO). Jaksa penuntut umum menuntutnya 9 tahun penjara.
Pada Februari 2026, majelis hakim Tipikor Jakarta memutuskan Saibih bebas dari dakwaan. Hakim menilai jaksa gagal membuktikan meeting of mind atau kesamaan pikiran terkait perbuatan Saibih dalam perkara suap tersebut. Putusan itu menggugurkan tuntutan pencabutan izin advokat dan pemecatan Saibih sebagai dosen UI.
Majelis hakim juga memerintahkan pemulihan hak Saibih dalam kedudukan, kemampuan, harkat, dan martabatnya. Kejaksaan Agung sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi permohonan itu ditolak pada Agustus 2026.
Dua Termohon dan Dasar Hukum Permohonan
Gugatan menyasar Jaksa Agung dan Menteri Keuangan sebagai pihak yang dinilai paling bertanggung jawab atas dampak hukum yang dialami Saibih. Permohonan right to be forgotten diarahkan kepada Jaksa Agung melalui Jamdatun, sedangkan pembayaran ganti rugi dibebankan kepada Menteri Keuangan.
Saibih menegaskan permohonan rehabilitasi ini merupakan kelanjutan dari putusan bebas yang telah berkekuatan hukum tetap. Sidang perdana gugatan dijadwalkan pada Selasa (24/11/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
