Myanmar Hadapi Putusan ICJ soal Genosida Rohingya, Gambia Optimistis Menang

Kamis, 19 November 2026 | 08:06:31 WIB
Mahkamah Internasional membacakan putusan kasus genosida yang diajukan Gambia terhadap Myanmar.

AKSARATIME.COM — Mahkamah Internasional (ICJ) membacakan putusan kasus genosida yang diajukan Gambia terhadap Myanmar, Kamis ini, dalam perkara yang berpotensi mencetak sejarah hukum internasional. Untuk pertama kalinya, sebuah negara bisa dinyatakan bersalah atas tindak genosida oleh pengadilan internasional. Gambia menuding Myanmar, bukan hanya militernya, bertanggung jawab atas pengusiran massal warga Rohingya dari Rakhine pada 2017.

Puluhan individu telah dituntut dan dihukum atas kejahatan genosida sejak Konvensi Genosida ditandatangani pada 1948, termasuk dalam konflik di Rwanda dan bekas Yugoslavia. Namun belum pernah ada negara yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan internasional atas tindakan genosida. Perkara di ICJ kini menguji apakah rangkaian operasi militer Myanmar di Rakhine tujuh tahun silam memenuhi definisi kejahatan itu.

"Ini akan menjadi putusan yang sangat bersejarah apabila Gambia memenangkan kasus ini," kata Arsalan Suleman, pengacara yang memimpin tim hukum Gambia di ICJ.

Menurut Suleman, putusan itu akan menghidupkan kembali semangat Konvensi Genosida 1948 dan memperkuat gagasan akuntabilitas hukum internasional terhadap kejahatan yang dilakukan suatu negara.

Operasi Militer 2017 dan Kesaksian di Lapangan

Pengusiran massal warga Rohingya dari Negara Bagian Rakhine berlangsung pada Agustus dan September 2017. Operasi militer itu berlangsung dengan tingkat kekejaman yang luar biasa. Jurnalis BBC Jonathan Head termasuk segelintir wartawan yang menyaksikan langsung pembakaran desa-desa Rohingya secara sengaja di Rakhine.

Ratusan ribu orang melarikan diri ke Bangladesh. Kesaksian mereka tentang pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan massal oleh tentara Myanmar telah didokumentasikan luas oleh kelompok hak asasi manusia dan misi pencari fakta PBB. Head juga mewawancarai warga etnis Rakhine soal permusuhan mereka terhadap populasi Muslim di wilayah itu, serta mendokumentasikan penghancuran sistematis sisa-sisa desa Rohingya oleh negara Myanmar.

Pertanyaan Hukum: Apakah Termasuk Genosida

ICJ dibentuk pada 1945 untuk menyelesaikan sengketa antarnegara, bukan mengadili kejahatan internasional. Pengadilan ini dipilih menangani kasus serangan terhadap warga Rohingya karena hanya sedikit jalur hukum lain yang tersedia bagi para korban.

Pemerintah Myanmar membantah tuduhan pembersihan etnis maupun genosida. Mereka menyatakan tindakan itu semata-mata respons terhadap aksi teror kelompok militan Rohingya melalui apa yang mereka sebut "operasi pembersihan" militer.

Laporan PBB pada 2018 yang didasarkan pada ratusan wawancara menyimpulkan taktik militer Myanmar "sangat tidak proporsional dibandingkan dengan ancaman keamanan yang sebenarnya". Laporan itu menyatakan para petinggi militer Myanmar harus diselidiki atas dugaan genosida di Rakhine dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah lain. Myanmar menolak temuan tersebut.

Jalan Hukum Lewat Gambia dan Dukungan OKI

Myanmar bukan negara pihak dalam Mahkamah Pidana Internasional (ICC), sehingga perkara terhadap para pejabat yang dituduh melakukan kekejaman di Rakhine tidak bisa diajukan ke lembaga itu. Sebagai gantinya, pada November 2019 Gambia dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengajukan gugatan ke ICJ.

Gambia berargumentasi bahwa seluruh negara terikat Konvensi Genosida, sehingga semua negara memiliki kepentingan menegakkan konvensi tersebut. Gambia menuduh negara Myanmar, bukan hanya militernya, melakukan genosida.

Argumen itu menjadi terobosan dalam hukum internasional. Untuk pertama kalinya, sebuah negara yang tidak terdampak langsung mengklaim memiliki kedudukan hukum untuk menggugat karena pelanggaran konvensi sepenting itu secara tidak langsung memengaruhi seluruh komunitas internasional. Myanmar menolak argumentasi tersebut, tetapi para hakim ICJ memutuskan Gambia memiliki hak dan kapasitas hukum untuk mengajukan perkara.

Bayang-bayang Aung San Suu Kyi dan Kudeta 2021

Kasus ini menarik perhatian dunia lebih luas ketika peraih Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, yang saat itu memimpin pemerintahan sipil terpilih Myanmar, memilih langsung memimpin pembelaan hukum negaranya di Den Haag. Keputusan itu menuai kritik luas.

Pengaruh Suu Kyi terhadap tindakan militer Myanmar di Rakhine saat itu sangat terbatas. Namun penolakannya mengecam operasi militer mengecewakan banyak pihak yang sebelumnya mengagumi komitmennya terhadap prinsip demokrasi. Sejak digulingkan lewat kudeta pada 2021 dan kemudian ditahan, pembelaan Myanmar di ICJ dipimpin tim hukum baru yang ditunjuk junta militer.

Putusan ICJ kali ini akan menentukan apakah untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah negara dinyatakan bersalah atas genosida oleh pengadilan internasional.

Terkini