DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan RUU Statistik di Paripurna

Selasa, 17 November 2026 | 12:04:01 WIB
Rapat paripurna DPR RI menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik pada Selasa (17/11/2026).

AKSARATIME.COM — DPR RI menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Statistik dalam rapat paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (17/11/2026). Keputusan diambil setelah pimpinan Komisi X mengajukan usulan yang merujuk pada Pasal 152 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Perpanjangan itu memberi Komisi X tambahan waktu untuk merampungkan pembahasan sebelum rancangan dibawa ke tahap berikutnya.

Dasco meminta persetujuan anggota dewan secara langsung di forum paripurna. Peserta rapat menyatakan setuju, sehingga pembahasan RUU Statistik mendapat tambahan waktu sesuai usulan pimpinan Komisi X DPR RI.

Dasar Hukum dan Jalur Pengambilan Keputusan

Perpanjangan waktu pembahasan bukan keputusan yang berdiri sendiri. Pimpinan Komisi X lebih dulu membahasnya dalam rapat konsultasi, lalu membawanya ke paripurna untuk mendapat legitimasi seluruh anggota dewan.

Mekanisme itu mengacu pada Tata Tertib DPR yang mengatur batas waktu pembahasan rancangan undang-undang di tingkat komisi maupun paripurna. Dengan persetujuan ini, Komisi X punya ruang tambahan untuk menuntaskan pembahasan sebelum RUU Statistik masuk tahap pengambilan keputusan.

RUU Tata Cara Pembentukan UU Masuk Agenda yang Sama

Dalam rapat paripurna yang sama, DPR membahas RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Agenda itu mencakup penyampaian pandangan fraksi-fraksi sebelum pengambilan keputusan untuk menetapkan rancangan tersebut sebagai RUU usul DPR.

Dasco menawarkan pemendekan waktu penyampaian pandangan. “Sebelum kami persilakan kepada juru bicara masing-masing, kami minta persetujuan rapat paripurna dewan mengenai waktu yang akan digunakan selama 7 menit atau untuk menyingkat waktu jika disepakati pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan dewan,” ujar Dasco.

Delapan fraksi kemudian menyerahkan pandangan masing-masing kepada pimpinan DPR. Kedelapan fraksi itu adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.

Empat Surat Presiden dan Audit BPK

Pimpinan DPR melaporkan telah menerima empat surat Presiden terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Pemerintahan Aceh, Administrasi Kependudukan, Penyiaran, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Surat-surat itu menandai dimulainya pembahasan tingkat pertama untuk keempat rancangan tersebut bersama pemerintah.

DPR juga menerima dua surat dari Menteri Keuangan dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai usulan kantor akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan BPK tahun 2026. “Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku,” kata Dasco.

Yang Berubah Setelah Paripurna

Bagi Komisi X, perpanjangan waktu berarti pembahasan RUU Statistik belum memasuki pengambilan keputusan akhir. Sejumlah isu yang belum tuntas di tingkat komisi masih bisa dibahas tanpa tekanan tenggat yang sama seperti sebelumnya.

Bagi publik, keputusan paripurna ini menentukan kapan RUU Statistik akan dibawa ke tahap berikutnya. RUU itu sendiri belum disahkan menjadi undang-undang, sehingga seluruh substansi yang beredar masih berstatus rancangan yang dapat berubah.

DPR belum merinci berapa lama tambahan waktu yang diberikan kepada Komisi X. Dasco hanya menyatakan bahwa surat-surat yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku, tanpa menyebut jadwal pasti pembahasan lanjutan.

Terkini