JAKARTA — Pergantian Direktur Utama PT PLN (Persero) dari Darmawan Prasodjo kepada Suroso Isnandar menjadi ujian bagi arah bisnis perusahaan listrik negara. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai kepemimpinan baru PLN perlu melakukan reformasi mendasar agar perusahaan tidak hanya berfokus pada penjualan listrik, tetapi juga mampu menjaga keandalan pasokan, memperbaiki kesehatan keuangan, dan mempercepat transisi menuju energi bersih.
Tantangan tersebut muncul ketika PLN harus menyeimbangkan kebutuhan pelayanan publik dengan tuntutan efisiensi bisnis. Perusahaan dituntut menyediakan listrik yang andal dan terjangkau, sekaligus mengelola biaya pembangkitan, investasi infrastruktur, dan perubahan sistem energi nasional.
Berdasarkan data dalam bahan yang disampaikan, pendapatan PLN pada 2025 mencapai Rp582,7 triliun dengan laba bersih sekitar Rp7 triliun. Pada periode yang sama, subsidi dan kompensasi pemerintah mencapai sekitar Rp200 triliun.
IESR menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan struktur biaya dan model bisnis PLN. Besarnya pendapatan belum cukup untuk menggambarkan efisiensi perusahaan apabila masih terdapat tekanan dari biaya pembangkitan, kontrak pembelian listrik jangka panjang, keterbatasan fleksibilitas tarif, dan kebutuhan investasi jaringan.
IESR Soroti Perlunya Transformasi Bisnis PLN
CEO IESR Fabby Tumiwa menyatakan PLN perlu mengubah pendekatan bisnisnya dari perusahaan yang bertumpu pada penjualan listrik menjadi penyedia layanan sistem kelistrikan modern.
Transformasi ini akan menempatkan keandalan jaringan, efisiensi operasional, integrasi energi terbarukan, dan kualitas pelayanan sebagai bagian penting dari pengukuran kinerja perusahaan.
Dengan demikian, keberhasilan PLN tidak semata-mata diukur dari volume listrik yang terjual atau besarnya kapasitas pembangkit yang dimiliki. Kemampuan menjaga kontinuitas pasokan dan mengoperasikan sistem kelistrikan secara efisien juga perlu menjadi prioritas.
IESR memandang jaringan transmisi dan distribusi perlu menjadi bisnis inti PLN dengan standar pelayanan yang terukur. Sementara itu, investasi pembangkit dapat melibatkan lebih banyak pihak, termasuk swasta, badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, dan masyarakat melalui mekanisme pengadaan yang kompetitif serta transparan.
Pendekatan tersebut memungkinkan PLN memperkuat fungsi pengelolaan sistem kelistrikan tanpa harus memiliki seluruh pembangkit.
Tiga Agenda yang Perlu Menjadi Prioritas
IESR merekomendasikan tiga agenda utama bagi direksi baru PLN dan pemerintah untuk memperkuat kinerja perusahaan.
Pertama, memperbaiki keandalan pasokan dan efisiensi operasional.
PLN perlu mengevaluasi kondisi pembangkit dan jaringan, meninjau kontrak pembelian listrik, serta memperkuat manajemen risiko terhadap cuaca ekstrem dan gangguan infrastruktur.
Ukuran keberhasilan juga perlu bergeser ke kualitas pasokan, efisiensi biaya pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Pendekatan ini dapat membantu memastikan bahwa investasi perusahaan benar-benar mendukung peningkatan kualitas layanan listrik.
Kedua, membenahi tata kelola keuangan dan regulasi tarif.
Pemerintah perlu mengembangkan regulasi pendapatan dan tarif berbasis kinerja, memperjelas pemisahan biaya komersial dari kewajiban pelayanan publik, serta memastikan pembayaran subsidi dan kompensasi dilakukan secara transparan dan tepat waktu.
Reformasi tersebut penting agar PLN memiliki insentif untuk menekan biaya dan memperkuat kemampuan pendanaan investasi tanpa mengabaikan kewajiban pelayanan kepada masyarakat.
Ketiga, mengintegrasikan transisi energi ke dalam strategi bisnis.
Pengembangan PLTS 100 gigawatt (GW) perlu disertai modernisasi jaringan, investasi penyimpanan energi, reformasi pengadaan listrik, dan pengurangan ketergantungan pada pembangkit batu bara.
PLN juga perlu memperkuat kapasitas sebagai operator sistem yang mampu mengintegrasikan energi terbarukan dalam skala besar dengan biaya efisien. Keterlibatan swasta, pemerintah daerah, koperasi, dan masyarakat dapat diperluas untuk mendukung pengembangan energi bersih.
Modernisasi Jaringan Menentukan Keberhasilan Transisi Energi
Perkembangan energi terbarukan, elektrifikasi transportasi dan industri, serta penggunaan pembangkit listrik tersebar akan mengubah pola produksi dan konsumsi listrik nasional.
Sistem kelistrikan membutuhkan jaringan yang lebih fleksibel agar dapat menampung sumber energi yang produksinya berubah mengikuti kondisi alam. Penyimpanan energi dan penguatan transmisi menjadi bagian penting dalam mendukung keandalan pasokan.
Tanpa modernisasi infrastruktur dan perubahan model bisnis, PLN berpotensi menghadapi tekanan biaya dan kebutuhan investasi yang semakin besar. Karena itu, transisi energi perlu berjalan bersamaan dengan peningkatan efisiensi dan pembenahan tata kelola perusahaan.
Reformasi Bisnis Tidak Menghilangkan Peran Negara
IESR menegaskan transformasi PLN bukan berarti privatisasi atau pelemahan penguasaan negara atas sektor ketenagalistrikan. Reformasi tersebut