AKSARATIME.COM — Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga Oktober 2026 mencapai Rp379,3 triliun atau 1,47 persen dari Produk Domestik Bruto. Defisit muncul karena belanja negara Rp2.997,2 triliun melampaui pendapatan Rp2.618,0 triliun. Pemerintah menegaskan posisi itu bukan kerugian, melainkan konsekuensi desain belanja untuk masyarakat.
Suahasil menolak penggunaan diksi "tekor" untuk menggambarkan kondisi tersebut. Menurut dia, APBN sejak awal dirancang agar belanja negara lebih besar dari pendapatan.
"Jadi tekor bukan berarti rugi. APBN enggak ada urusan untung atau rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat," ujar Suahasil.
Pendapatan Negara Tumbuh 23,9 Persen secara Tahunan
Hingga Oktober 2026, pendapatan negara terealisasi Rp2.618,0 triliun. Angka itu naik 23,9 persen secara tahunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat dari laju belanja menjadi sinyal penting. Belanja negara pada periode yang sama mencapai Rp2.997,2 triliun, tumbuh 15,6 persen secara tahunan.
Selisih laju pertumbuhan itu membuat defisit tetap terkendali di level 1,47 persen dari PDB. Kementerian Keuangan tidak merinci komponen pajak, kepabeanan, maupun penerimaan negara bukan pajak yang menyusun realisasi pendapatan tersebut.
Keseimbangan Primer Masih Positif Rp114,8 Triliun
Indikator lain yang disorot adalah keseimbangan primer APBN. Hingga Oktober 2026, posisinya positif Rp114,8 triliun.
Keseimbangan primer mengukur selisih pendapatan negara dengan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Posisi positif menandakan penerimaan negara masih cukup menutup belanja operasional pemerintah tanpa bergantung pada pinjaman untuk komponen bunga.
Angka Rp114,8 triliun memberi ruang fiskal tersendiri di tengah defisit total yang sudah mencapai Rp379,3 triliun. Pemerintah belum membeberkan proyeksi defisit hingga akhir tahun anggaran.
Mengapa Defisit Tidak Otomatis Berarti Rugi
Defisit APBN lazim dipakai untuk menambal selisih antara rencana belanja dan penerimaan. Dalam kerangka itu, pemerintah memakai instrumen pembiayaan seperti penerbitan surat berharga negara untuk menutup gap.
Suahasil menempatkan defisit sebagai pilihan desain, bukan kegagalan pengelolaan. Belanja negara diarahkan untuk layanan publik, bukan untuk mencari laba seperti entitas bisnis.
Namun, besaran defisit tetap jadi perhatian pasar karena menentukan kebutuhan pembiayaan dan beban bunga ke depan. Realisasi pendapatan yang tumbuh 23,9 persen secara tahunan menjadi modal pemerintah menjaga kredibilitas fiskal sampai akhir 2026.
Yang Belum Terjawab dari Paparan Kemenkeu
Paparan itu tidak memuat rincian belanja per sektor maupun kontribusi tiap jenis penerimaan. Pemerintah juga belum menyampaikan target defisit akhir tahun dan langkah penyesuaian jika realisasi meleset.
Pembaca anggaran perlu menunggu laporan realisasi berikutnya untuk melihat apakah tren pertumbuhan pendapatan bertahan. Sebab, laju belanja yang naik 15,6 persen secara tahunan menuntut penerimaan tetap tumbuh di atasnya agar defisit tidak melebar.
Kementerian Keuangan memposisikan defisit Rp379,3 triliun sebagai konsekuensi normal dari APBN yang berpihak pada belanja masyarakat. Ukuran keberhasilannya bukan surplus, melainkan seberapa besar belanja itu sampai ke layanan publik.