AKSARATIME.COM — Sedikitnya 5.000 warga Palestina mengungsi dalam kurun sepekan setelah pasukan Israel mengepung Hebron, kota terbesar di Tepi Barat. Pengusiran massal disertai perobohan rumah itu menyusul tewasnya dua tentara Israel di pos pemeriksaan dekat kota pada 23 Oktober. UNRWA menilai tindakan tersebut sebagai hukuman kolektif yang melanggar hukum internasional.
Pengepungan yang berlangsung sejak akhir Oktober itu membatasi pergerakan warga di seluruh governorat Hebron yang dihuni sekitar 800.000 warga Palestina. Tentara Israel menandai rumah-rumah yang penghuninya diusir dengan tanda silang hitam, lalu menempati sebagian bangunan dan mengubahnya menjadi pos militer.
"Sekitar pukul 12.30 malam, kendaraan tentara Israel berada di Lapangan al-Jalda," kata seorang warga Hebron kepada Al Jazeera. "Mereka menyuruh kami meninggalkan rumah. Kami tanya sampai kapan, dan mereka bilang sampai pemberitahuan berikutnya. Kami pergi hanya dengan pakaian yang melekat di badan."
Pola Perobohan yang Berlangsung Bertahun-tahun
Operasi militer terbaru menambah catatan panjang perobohan rumah di Hebron. Menurut data Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), antara 2009 hingga pengepungan 23 Oktober, pasukan Israel merobohkan 2.491 bangunan dan mengusir 3.534 warga Palestina di governorat tersebut.
Di Area C dan Yerusalem Timur yang diduduki, rata-rata perobohan bulanan sejak 2024 setidaknya dua kali lipat dibanding 15 tahun sebelumnya. Banyak perobohan dikaitkan dengan sistem izin bangunan Israel yang ketat. Warga Palestina sulit memperoleh izin, sehingga bangunan tanpa izin rentan dibongkar.
Di Masafer Yatta, gugusan 13 komunitas di Perbukitan Hebron Selatan, otoritas Israel merobohkan sekitar 400 bangunan dalam 15 tahun dan mengusir 969 warga Palestina. Hampir separuhnya dibongkar sejak Januari 2025.
Bayang-bayang Pengosongan Kamp Pengungsi di Tepi Barat Utara
Direktur UNRWA untuk Tepi Barat, Roland Friedrich, menyebut pemandangan di Hebron memiliki "gema yang mengkhawatirkan" dari pengungsian massal di Tepi Barat utara pada awal 2025. Operasi militer Israel saat itu mengosongkan kamp pengungsi Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams.
Lebih dari 34.000 pengungsi Palestina dari tiga kamp itu masih mengungsi, lebih dari setahun setelah operasi "Iron Wall" dimulai Januari 2025. Operasi tersebut menghancurkan lebih dari separuh bangunan hunian di kamp-kamp tersebut.
Catatan perobohan OCHA hanya menangkap sebagian kecil kehancuran itu. Antara 2009 dan Oktober 2026, lembaga tersebut mencatat 1.399 bangunan dibongkar di governorat Jenin dan Tulkarem, dengan 4.139 orang mengungsi. Catatan itu umumnya mencakup perobohan karena alasan perizinan atau hukuman, bukan bangunan yang hancur dalam razia militer.
Temuan Forensik: Perluasan Jalan Lewat Rumah Warga
Investigasi kelompok riset Forensic Architecture menemukan bukti kehancuran yang disengaja dan sistematis. Peneliti memverifikasi lebih dari 200 insiden perobohan bangunan dan jalan di empat kamp pengungsi, menggunakan buldoser lapis baja, peledakan terkendali, dan serangan udara.
Mereka menemukan jalan-jalan diperlebar melewati rumah dan kebun warga untuk membuat rute kendaraan militer. Kelompok itu menyimpulkan Israel menerapkan taktik di Tepi Barat yang serupa dengan yang dipakai di Gaza.
Pada Februari 2025, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan Tulkarem dan Jenin akan menyerupai Jabalia dan Shujayea, dua kawasan paling hancur di Gaza.
Razia belum berhenti. Pekan lalu, pasukan Israel menahan empat warga Palestina di Tulkarem. Di Desa Burin, selatan Nablus, tentara mengubah sejumlah rumah menjadi barak militer, seperti yang terjadi di Hebron. Dekat Jenin, militer memerintahkan seluruh penduduk sebuah desa pergi secara permanen.
"Saya punya domba dan sapi. Seluruh hidup kami terikat pada tanah ini," kata petani Jabri Yahya. "Tahun lalu mereka mencabut pohon zaitun kami, dan tahun ini mereka ingin memaksa kami pergi. Kami tidak tahu harus ke mana."
Gaza: 82 Persen Bangunan Rusak atau Hancur
Di Gaza, skala kehancuran jauh lebih besar. Hingga 16 Juni 2026, sekitar 201.290 bangunan diperkirakan rusak atau hancur, setara 82 persen dari seluruh bangunan di Jalur Gaza, menurut Pusat Satelit PBB (UNOSAT).
Banyak keluarga kini berlindung di tenda, bangunan darurat, atau gedung rusak, kerap tanpa air bersih dan sanitasi yang layak. Musim dingin berikutnya membawa risiko baru.
Mohammed al-Jamal, 60 tahun, telah beberapa kali mengungsi sejak meninggalkan rumahnya di kawasan Shujayea, Kota Gaza. Kini ia berbagi tenda usang di tepi pantai dengan sekitar 30 anggota keluarganya, menambal tenda sebelum setiap badai karena tidak mampu membeli terpal baru.
"Kami hidup di jalan, bukan di rumah yang melindungi kami," katanya.
Citra satelit Google Maps yang diperbarui September menunjukkan skala kehancuran di Jalur Gaza, lebih dari tiga tahun setelah perang yang oleh sejumlah lembaga hak asasi manusia disebut sebagai genosida. Di Lebanon selatan, asesmen UNDP pada Juli 2026 berbasis citra satelit juga mencatat kerusakan permukiman akibat operasi militer Israel.