FFI Vs PSSI Memanas: Michael Sianipar Bawa Sengketa SK ke CAS FIFA

Selasa, 17 November 2026 | 17:04:31 WIB
Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar menyatakan siap membawa sengketa tata kelola organisasi dengan PSSI ke Court of Arbitration for Sport (CAS).

AKSARATIME.COM — Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024–2028, Michael Victor Sianipar, menyatakan siap membawa sengketa tata kelola organisasinya dengan PSSI hingga ke Court of Arbitration for Sport (CAS). Langkah itu ditempuh setelah Kementerian Hukum memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atas nama FFI menyusul permohonan dari PSSI.

Pemblokiran akses SABH oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dilakukan untuk mencegah perubahan data kepengurusan di tengah persoalan internal organisasi. Permohonan itu datang dari PSSI sebagai induk organisasi sepak bola nasional.

Michael menilai keputusan administratif tersebut tidak menyentuh akar persoalan. Menurutnya, pergantian pimpinan FFI mutlak harus melalui mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB) sesuai AD/ART yang sah.

Klaim Michael: SK Sepihak Tak Bisa Anulir Kepengurusan

Michael menegaskan langkah Kemenkum justru mempertegas keabsahan kepengurusannya. Sebab, perubahan kepemimpinan tidak bisa dianulir begitu saja lewat surat keputusan sepihak.

Kubu FFI telah melayangkan surat keberatan serta laporan resmi ke Komite Etik PSSI. Langkah ini menjadi bagian dari upaya hukum yang ditempuh federasi futsal tersebut.

Empat Jalur Perlawanan FFI: Komite Etik, BAKI, hingga CAS

FFI menyiapkan rangkaian langkah hukum berlapis untuk mempertahankan kepengurusan periode 2024–2028. Selain laporan ke Komite Etik PSSI, kubu Michael menyatakan kesiapan membawa sengketa tata kelola ini ke Badan Arbitrase Keolahragaan (BAKI).

Jika tak ada penyelesaian di tingkat nasional, FFI membuka opsi membawa perkara ke Court of Arbitration for Sport (CAS) FIFA. Langkah ini menandai eskalasi konflik terbuka antara federasi futsal dan induk organisasi sepak bola nasional.

Apa Arti Pemblokiran SABH bagi FFI?

Pemblokiran sementara akses SABH membuat FFI tak bisa mengubah data kepengurusan di sistem administrasi badan hukum. Kondisi ini membatasi ruang gerak federasi dalam urusan legalitas organisasi.

Di sisi lain, PSSI sebagai pemohon pemblokiran memakai jalur administratif untuk menahan perubahan data. Dua pendekatan berbeda ini kini bertemu di meja hukum.

Publik futsal nasional menanti langkah Komite Etik PSSI. Keputusan lembaga itu akan menentukan apakah sengketa berlanjut ke BAKI dan CAS, atau menemukan titik temu di dalam negeri.

Terkini