Hutan Bekas Karhutla Punya 80 Spesies, Jauh di Bawah Hutan Alami 114 Spesies

Sabtu, 14 November 2026 | 19:06:02 WIB
Hutan rawa gambut bekas karhutla di Kalimantan Tengah hanya menyisakan 926 batang pohon dari 80 spesies, sementara hutan alami mencatat 2.851 batang dari 114 spesies.

AKSARATIME.COM — Petak hutan rawa gambut yang pernah terbakar di Kalimantan Tengah hanya menyisakan 926 batang pohon dari 80 spesies, sementara hutan alami di lokasi sama mencatat 2.851 batang dari 114 spesies. Perbandingan dua petak seluas satu hektare itu memperlihatkan biomassa permukaan tanah anjlok dari 341 ton menjadi 53,2 ton per hektare. Guru Besar Fakultas Biologi UGM Budi Setiadi Daryono menilai penyusutan keragaman itu jarang tertangkap kamera, padahal dampaknya berlangsung lama.

Guru Besar Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada sekaligus pemerhati keanekaragaman hayati, Prof. Budi Setiadi Daryono, mengungkapkan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap vegetasi jauh lebih rumit daripada sekadar jumlah pohon yang hangus. Data dari penelitian di hutan rawa gambut Kalampangan, Kalimantan Tengah, menunjukkan komunitas tumbuhan menyusut drastis pada kawasan yang pernah dilalap api.

Dua Petak Satu Hektare Jadi Pembanding

Peneliti membandingkan dua petak hutan dengan luas masing-masing satu hektare di Kalampangan. Petak pertama adalah hutan alami, petak kedua hutan terganggu yang pernah terbakar pada 2015.

Pada petak hutan alami tercatat 2.851 batang pohon dari 114 spesies. Petak yang pernah terbakar hanya menyisakan 926 individu pohon dari 80 spesies.

Selisihnya juga terlihat pada biomassa pohon di atas permukaan tanah. Hutan alami menyimpan 341 ton per hektare, sedangkan petak terganggu tinggal 53,2 ton per hektare.

Budi menegaskan angka itu tidak berarti 34 spesies hilang secara global akibat satu peristiwa kebakaran. Penelitian hanya membandingkan dua petak dalam satu lokasi, tetapi cukup memberi gambaran perubahan struktur komunitas tumbuhan di kawasan bekas terbakar.

Ramin hingga Ekosistem Rentan yang Terancam

Salah satu tumbuhan yang dikhawatirkan Budi adalah ramin (Gonystylus bancanus), pohon rawa gambut berstatus Kritis menurut International Union for Conservation of Nature. Belum ada bukti empiris kebakaran masif terhadap ramin, namun karhutla tetap menjadi ancaman bagi tumbuhan bernilai konservasi tinggi di ekosistem rentan.

Ketika tumbuhan hilang, satwa kehilangan sumber pakan, tempat berlindung, dan bagian dari habitatnya. Pemulihan ekosistem pun menjadi lebih sulit.

"Kerusakan hutan juga dapat membuat pemulihan ekosistem lebih sulit," ujar Budi pada Rabu (11/11/2026).

Mengapa "Seribu Pohon Terbakar" Menyesatkan

Budi menyoroti cara pandang yang kerap luput dari perhatian publik. Mendengar frasa "seribu pohon terbakar", masyarakat awam membayangkan seribu pohon sebagai objek yang kurang lebih sama.

Padahal hutan tropis bukan kumpulan pohon seragam seperti perkebunan monokultur. Setiap pohon bisa berasal dari spesies berbeda dan memiliki fungsi ekologis yang saling berkait dengan penyerbuk, penyebar biji, fungi, mikroba tanah, herbivora, serta organisme lain.

Karena itu, dampak kebakaran bukan sekadar berkurangnya jumlah pohon. Komposisi spesies dan hubungan ekologis yang terbentuk di dalamnya ikut berubah.

"Hasilnya menunjukkan bahwa petak yang pernah terbakar memiliki kekayaan spesies dan biomassa lebih rendah daripada petak hutan alami," kata Budi.

Ia menambahkan, penyederhanaan ekosistem seperti ini jarang tertangkap kamera. "Orangutan yang terluka dapat terlihat dalam sebuah video, sementara hilangnya keragaman pohon dan hubungan ekologis jauh lebih sulit diperlihatkan," ujarnya.

Ujian bagi Badan Pengelola Gambut Baru

Penanganan karhutla menurut Budi menuntut lebih dari pemadaman saat bencana terjadi. Perlindungan dan restorasi gambut memerlukan kelembagaan dengan mandat jelas, kewenangan mengoordinasikan berbagai pihak, serta sumber daya memadai hingga tingkat tapak.

Masa tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove berakhir pada Desember 2024. Tugas restorasi gambut dan mangrove kemudian dialihkan kepada kementerian terkait, langkah yang memunculkan kekhawatiran sejumlah pegiat lingkungan soal melemahnya koordinasi lintas sektor.

Pemerintah lantas mengumumkan rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional pada September 2026. Lembaga itu disebut akan berada langsung di bawah Presiden dan menjalankan tugas hingga tingkat desa.

Budi menilai pembentukan lembaga baru bisa menjadi momentum memperkuat tata kelola gambut. Namun keberadaan lembaga saja belum menjawab persoalan di lapangan.

Tantangannya adalah memastikan seluruh unsur bekerja dalam satu sistem yang mampu mencegah kebakaran sekaligus memulihkan ekosistem yang sudah terlanjur kehilangan sebagian keragamannya.

Terkini